Bima Arya Apresiasi Partai Perindo: Inovatif dan Berwawasan Publik Tinggi

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto baru-baru ini berpartisipasi sebagai pembicara dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) yang diselenggarakan oleh Partai Perindo bagi anggota DPRD periode 2024– 2029 di Ballroom Golden Store Hotel, Jakarta Pusat. Pada kesempatan tersebut, ia memuji kinerja Partai Perindo yang dinilainya segar dan progresif.

“Partai Muda, Kesadaran Tinggi”

Bima Arya menyatakan bahwa dibandingkan dengan partai-partai yang lebih senior, Perindo tampil lebih muda namun memiliki kesadaran publik yang tinggi “Perindo ini tergolong muda … tetapi tingkat kesadaran publiknya tinggi,” ujarnya.

Semangat Kolaborasi

Lebih lanjut, Wamendagri menyebut bahwa Perindo saat ini dipenuhi oleh banyak tokoh muda dari berbagai latar belakang aktivisme: mahasiswa, anti-korupsi, media, sosial media, sosial, hingga aktivisme disabilitas. Menurutnya, ini merupakan contoh sinergi kolaboratif yang luar biasa!

Kritik Konstruktif untuk Cegah Variance Pejabat

Bima juga menyoroti pentingnya peran DPRD yang terdiri dari kader Perindo. Ia menyampaikan pesan dari Presiden Prabowo Subianto agar anggaran daerah (APBD) digunakan secara efisien dan tepat sasaran:

“Uang rakyat harus kembali ke rakyat, jangan sampai mampir ke kantong pejabat … DPRD adalah pihak yang mampu mengawasi konsistensi ini.”

Ia juga mengingatkan bahwa DPRD harus berani memberikan masukan atau kritik jika kepala daerah “tidak berada di jalur yang benar”.

Kunci: Kolaborasi Eksekutif & Legislatif

Menurut Bima Arya, target ambisius pemerintah– pertumbuhan ekonomi 8 persen dan pengurangan kemiskinan secara signifikan– baru dapat tercapai melalui sinergi antara legislatif dan eksekutif. DPRD Perindo diharapkan menjadi pelopor kolaborasi ini. SMA PGRI KOTA BIMA

Intisari Cepat

Poin Utama Ringkasan
Partainya Partai muda dengan kesadaran publik tinggi
Anggota Perindo Aktivis muda dari berbagai sektor– mahasiswa, media, sosial, disabilitas
Peran DPRD Harus mengawasi penggunaan APBD dan memberikan kritik kepada kepala daerah jika diperlukan
Target Nasional Sinergi antara legislatif dan eksekutif untuk mendukung pertumbuhan tinggi & pengentasan kemiskinan

.